HEADLINE NEWS

Akhyar Diminta Mengevaluasi Kinerja Benny

Anggota Komisi D DPRD Medan Anton D. Tumanggor, SSos meminta Plt. Walikota Medan Akhyar Nasution mengevaluasi kinerja Benny selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan yang dinilai sangat bobrok. Sikap tegas itu disampaikan karena adanya pengakuan dari Benny bahwa hingga kini instansinya belum mampu menindak sebanyak 40 bangunan bermasalah alias tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Bukan hanya kinerjanya yang harus dievaluasi, Kadisnya pun harus dicopot,” ujar Tumanggor.Pengakuan Benny disampaikan melalui WhatsApp (WA) ke hape Antonius Tumanggor pada Selasa (10/3/2019), sebagai jawaban atas belum adanya tindakan yang diambil oleh Dinas PKPPR terhadap bangunan bermasalah di Jalan Pengayoman, Gg. Efrata, Kel. Sei Agul, Medan Barat. Padahal surat perintah bongkar sudah dikeluarkan tahun 2012. Yang lebih mengecewakan, Benny mengatakan agar surat perintah bongkar terhadap bangunan bermasalah di Gg. Efrata ditanyakan saja kepada pejabat yang menerbitkan surat tersebut, sebab pada saat itu ia belum menjabat sebagai kepala dinas di instansi tersebut,” sebut Tumanggor.

Tumanggor menilai sikap Benny dalam menanggapi surat perintah bongkar atas bangunan di Gg. Efrata sangat tidak professional dan bahkan tidak rasional. Sebab sejatinya Benny harus melanjutkan seluruh pekerjaan yang belum dituntaskan oleh kadis sebelumnya, dalam hal ini Sampoerna Pohan. Tumanggor merasa heran melihat sikap Benny yang merasa dirinya tidak bertanggungjawab atas belum adanya tindakan yang dilakukan instansinya terhadap 40 bangunan bermasalah.

“Kalo Kadis seperti si Benny ini tidak segera diganti target PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari pajak retribusi bangunan bisa melorot dan dampaknya bisa membuat keuangan Pemko Medan terseot-seot,” ucap Tumanggor

Kepada wartawan, Selasa sore (10/3). Tumanggor tak menyangka jawaban WA yang dikirimnya ke hape Benny terkait surat perintah bongkar bangunan bermasalah di Gg Efrata sampai seperti itu. “Sebagai Kadis, harusnya si Benny cukup menjawab kalo dirinya akan menindaklanjuti surat tersebut dan akan berkoordinasi dulu dengan bawahannya,” ujar Politisi Partai NasDem tersebut.

Sambung dia lagi, muncul pertanyaan, siapa oknum yang menjadikan Saudara Benny ini jadi Kadis PKPPR. “Masalah ini akan kita RDP (Rapat Dengar Pendapat)kan di Komisi IV. Sebab pengakuan si Benny sebanyak 40 surat perintah bongkar terhadap bangunan bermasalah belum dilakukan oleh instansinya. Ini keterlaluan, berarti kinerjanya sangat buruk,”kesal Antonius.

Lanjut Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan.Sebelumnya, Selasa pagi (10/3), warga Gg Efrata mendatangi Sopo Restorasi Antonius Tumanggor di Jalan Karya Mesjid No A2, Kel. Sei Agul, Medan Barat. Kepada Tumanggor, warga menyampaikan keluhan belum adanya tindakan dinas terkait terhadap bangunan bermasalah di sekitar tempat tinggalnya seraya menunjukkan surat perintah bongkar yang diterbitkan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan tahun 2012.

Warga merasa resah karena saat ini pemilik bangunan kembali melanjutkan pembangunan tembok setinggi 3 meter, padahal sesuai aturan ketinggian tembok hanya 1,3 meter. Sebelum ke Sopo Restorasi, warga yang diwakili oleh R. Panggabean sudah pergi ke kantor Sat Pol PP di Jalan Adinegoro untuk menanyakan masalahnya, namun Sat Pol PP mengaku belum menerima surat rujukan dari Dinas TRTB yang kini telah berganti nama menjadi Dinas PKPPR. ” Kita saja bisa dibola-bola dengan mengatakan alasan yang seakan antara sesama dinas terkait seolah tidak saling bersinerg,” pungkas Panggabean heran.

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *