HEADLINE NEWS

Masyarakat Desa Sei Apung Labuhanbatu Utara Berharap Keadilan


GENERASI ,Labuhanbatu Utara-
Puluhan masyarakat Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) Provinsi Sumatera Utara akan melakukan upaya hukum ke pengadilan Tinggi Medan .


Sebab berdasarkan informasi yang dihimpun awak media ini, masyarakat telah menerima hasil di Pengadilan Negeri(PN) Rantau Prapat dengan putusan draw yang dikuasakan oleh masyarakat kepada kuasa hukum Muhammad Yusuf Siregar,SH,MH dan Fatner . 


Dalam kaitan ini para tokoh masyrakat yang biasa disapa pak Manik, pak Dolok Saribu, pak Simbolon dan beberapa tokoh masyarakat lain yang mewakili masyarakat sebagai penggugat lahan yang diduga telah diserobot oleh keluarga mantan seorang Bintang (keluarga HD. Pasaribu) ,menyampaikan kepada beberapa awak Media, LSM dan aktivis Front Pembela Negara dan Rakyat APELOMA (Aliansi Pers, LSM, Ormas dan Mahasiswa),bila perlu kita akan ke PTUN(Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lihat gimana hasilnya nanti ujar salah seorang tokoh saat ditemui di warung kopi kepada awak media ini.


Masyarakat berharap pengadilan dapat berbuat seadil-adilnya sesuai data dan fakta yang ada sehingga masyarakat mersakan keadilan yang sebenar-benarnya. 


Melihat dari tahun 1994 hingga sampai tahun 1997 sesuai surat perintah Pemerintahan Desa dan Kecamatan lahan tersebut sudah dikelolah masyarakat Desa Sei Apung . 


Bahkan berdasarkan petunjuk berita acara penyelesain sengketa tapal batas antara kecamatan Kualuh Hulu dengan kecamatan Kualuh Hilir, yang ditanda tangani oleh 5 Kepala Desa,2 Camat, dan Pemkab(Pemerintah Kabupaten) tertanggal 20 Agustus1998,lahan yang diklaim oleh keluarga HD Pasaribu(tergugat)menunjukan bahwa tidak benar itu lahan mereka.


Dikarenakan menurut data administrasi dan peta juga menunjukan lahan yang diperkarakan terletak di Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir bukan Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu sesuai surat keterangan ganti rugi yg dimiliki oleh keluarga HD Pasaribu (tergugat).


Artinya menunjukan juga bahwa itu memang benar lahan masyrakat Desa Sei Apung Kec. Kualuh hilir . Sangat aneh sekali bin ajaib kalau tahun 1991 pihak tergugat memiliki surat keterangan ganti rugi tanah dan setelah tahun 2003 berkisar kurun waktu 12 tahun lamanya baru pihak peggugat mengolah lahan tersebut,tegas para tokoh.


Dari 10 surat ketika itu dengan isi luas lahan 10 hektar satu surat berarti 100hektar. Ditahun 2001 menjadi sekitar lebih kurang 500 hektar. Sehingga timbul suatu sengketa terkena lahan masyarakat yang mengakibat terjadi pengurasakan lahan masyarakat yang dilakukan oleh pihak keluarga mantan jenderal tersebut. 


Karena uang serta pangkatnya dapat segampang itu menurun kan aparat Kepolisian untuk mengusir masyarakat dengan sesuka hati tanpa ada belas kasihan dan segala bentuk kekerasan sehingga masyarkat terjolimi dan tertindas tanpa dapat melawan .


Apalagi dijaman saat itu siapa yang berpangkat ,banyak duit, berkuasa dialah raja diraja sehingga pada saat ini masyarakat merapatkan barisan kembali dengan melalui upaya hukum( pihak tergugat)dan bahkan surat tergugat telah berubah menjadi sertifikat sebanyak lebih kurang 50surat. 


Sementara berpedoman kepada surat keputusan mentri kuhutanan dengan no:44/menhut-11/2005 tgl 10 februari 2005.Tentang penunjukan kawasan hutan diwilayah Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 3.742.120(tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus duapuluh hektar) didalamnya termasuk lahan yang dimana surat keterangan ganti rugi yang dimiliki peggugat.


Bagai mana mungkin bisa segampang itu mendapatkan sertifikat sementara itu masih kawasan hutan. Juga mengacu pada surat keterangan pada tanggal 20 April 2017, yang dikelurkan oleh kepala Desa bernama Prabowo yang masih menjabat sampai saat ini 10 orang nama yang menjual tanah kepada keluar HD pasaribu (tergugat).


Namun setelah dicek dan klarifikasi ternyata tidak pernah tercatat sebagai penduduk Desa Sonomartani Kec. Kualuh Hilir .


Darib kesepuluh nama tersebut dengan Inisial:N,D,J,M,S,P,S ,l, S dan l, sampe sekarang tidak diketahui dimana rimbanya. 


Bahkan termasuk Kades ketika itu Bapak untung cs,yang menanda tangani surat ganti rugi tersebut . 


Namun semenjak keributan antara keluarga jendral dengan masyarakat diduga kades takut dikeroyok masyrakat sehingga pergi tidak tau dimana rimbanya.


Disnilah sehinga tim kuasa hukum masyarakat dan aktivis serta beberapa LSM untuk merapatkan barisan membela masyrakat dgn berbagai upaya hukum termasuk salah satunya ke PTUN agar kiranya dapat putusan PTUN nantinya memenangkan masyarkat dengan membatalkan surat tergugat .


Sehigga terciptalah keadilan yang sebenarnya ungkap "Darmono raja SH"president front pembela rakyat dan negara APELOMA ,yang juga segkaligus sebagai ketua umum LSM GEBRAKKAN RI(Gerakan Brantas Kriminal, Korupsi dan Narkoba Republik Indonesia).


Beliau juga berharap agar kiranya "Hukum tajam keatas dan tumpul kebawah"bukan sebaliknya seperti yang selama ini rakyat rasakan "Hukum tajam kebawah tumpul keatas. 


Dan Darmono,SH,MH  mengakhiri perbincangan dengan kuasa hukum masyarakat( Penggugat)Muhammad Yusuf Siregar Shi, MH.Dan rekan serta mantan anggota DPRD komosi A disalahsatulesehan Jl SM Raja Rantauprapat. (Dr79)




Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *